Sudahi Penggunaan Istilah Sekolah Gratis

BANDARLAMPUNG – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Lampung menilai sejumlah regulasi atau kebijakan pemerintah daerah maupun pusat dalam bidang pendidikan sering membingungkan. Bahkan terkesan menyulitkan perguruan swasta hingga terpaksa menyerah dan mati secara perlahan.

’’Padahal, hakikat dan makna peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional sudah jelas. Yaitu acuan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan pendidikan di lapangan serta dorongan untuk kemajuan pendidikan nasional. Termasuk di dalamnya perguruan swasta,’’ ungkap Ketua BMPS Provinsi Lampung Hi. A. Hamid S., S.H., M.M. via rilisnya kepada Radar Lampung kemarin (18/7).

Paling kentara, lanjutnya, pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2011/2012. Yaitu adanya beberapa kepala daerah yang membiarkan sekolah negeri menerima peserta didik baru melebihi batas kuotanya. Bahkan mengeluarkan kebijakan sekolah negeri boleh membuka kelas sore (double shif).

’’Dalih untuk menampung siswa tidak mampu dan menggratiskannya dari semua biaya pendidikan.  Padahal semua itu klise, pembohongan publik. Karena faktanya di lapangan tidak demikian,’’ tegas Hamid  didampingi Sekretaris Drs. Hi. Surip Salamto dan staf sekretariatnya Sulasmini, A.Md.

Menyikapi keprihatinan masih adanya dikotomi negeri dan swasta, inkonsistensi peraturan pemerintah, serta pembohongan publik atas pendidikan gratis, BMPS Provinsi Lampung dan seluruh BMPS kabupaten/kota pun bersikap. Sedikitnya ada 10 poin dalam pernyataan sikap berdasarkan hasil rapat kerja BMPS provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan 14–15 Juli 2011 di sekretariat BMPS provinsi, Perguruan Taman Siswa, Jl. W.R. Supratman, Telukbetung, Bandarlampung, tersebut.

Kesepuluh poin sikap dimaksud, di antaranya BMPS akan terus berjuang mengembangkan peran swasta di bidang pendidikan. Kemudian sebagai komponen masyarakat, BMPS adalah mitra pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan; Guna menyiapkan pendidikan bermutu dan terjangkau, perguruan swasta membutuhkan dukungan berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat umum; Menyatakan salut dan menghargai secara tulus pemerintah daerah/pusat serta DPR di semua tingkat yang sungguh-sungguh peduli terhadap perjuangan perguruan swasta; Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah agar tetap memperhatikan keberadaan sekolah swasta dengan membantu membangun unit kelas atau sekolah baru di awal tahun pelajaran baru.

’’Kami juga mengimbau pemerintah/pemerintah daerah dapat melaksanakan pemetaan/penempatan terhadap tenaga guru PNS sehingga tidak terjadi penumpukan; Mendorong pemerintah serta masyarakat untuk menyudahi penggunaan istilah pendidikan/sekolah gratis dan menggantinya dengan pendidikan terjangkau atau pendidikan atas biaya negara; Mendorong pemerintah memperjuangkan guru menjadi profesional, bermartabat, dan sejahtera. Terakhir, menegaskan kepada pemerintah bahwa pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara yang direalisasikan perguruan negeri dan swasta,’’ pungkasnya. (rim/c3/rim)

Sumber: http://www.radarlampung.co.id/)
( admin: effendya )

Pos ini dipublikasikan di Berita Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s