Era Otda Picu Jebloknya Mutu Pendidikan

JAKARTA — Angka kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun ini, yang tidak beranjak jauh dibanding angka kelulusan tahun lalu, menunjukkan pemerintah tidak berupaya serius memperbaiki mutu pendidikan. Tidak adanya pergesaran peringkat daerah tahun ini dibanding tahun lalu, juga mengindikasikan pemerintah tidak melakukan pemetaan standar mutu pendidikan. Seperti tahun lalu, tahun ini yang terbaik masih ditempati Bali dan terburuk NTT.

Anggota Komisi X DPR TB Dedi S Gumelar menilai, kenaikan persentase kelulusan dari tahun lalu 99,04 persen menjadi 99,22 persen tahun ini, tidak bisa lantas dikatakan telah terjadi kenaikan mutu pendidikan. “Kalau dilihat statistik, ada perbaikan 0,18 persen. Tapi secara substantif, kenaikan ini angka murni hasil ujian atau gabungan kecurangan,” ujar Dedi Gumelar, politisi dari PDI Perjuangan yang biasa dipanggil Miing itu, kepada JPNN, Minggu (15/3).

Miing menyebutkan setidaknya ada dua faktor utama buruknya mutu pendidikan di tanah air. Pertama, pemerintah pusat tidak serius melakukan pemetaan mutu pendidikan. Mestinya, dari hasil UN tahun lalu, dimana wilayah Indonesia timur kualitasnya buruk, digenjot dalam setahun. “Nyatanya NTT tetap terburuk. Saya gak kaget jika Indonesia timur anjlok. Ini membuktikan pemerintah tidak melakukan upaya untuk keadilan mutu guru dan perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah timur,” terang Miing.

Dia mengingatkan pemerintah pusat bahwa sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, UN bukan bertujuan untuk melepaskan begitu saja siswa dari sekolah. “Tapi lebih dari itu, untuk pemetaan standar mutu pendidikan. Mana yang buruk, ya diperbaiki. Jika sama saja, berarti pemerintah tidak berbuat apa-apa,” cetusnya.

Faktor kedua, dipicu dari daerah sendiri. Dikatakan, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, urusan pendidikan sangat terkooptasi oleh kepentingan politik. Kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru yang berkualitas justru tidak terpakai jika dia tidak punya kedekatan dengan kepala daerah. “Sebaliknya, meski pun tidak bagus tapi pernah menjadi tim sukses (kepala daerah saat pemilukada, red), dia terpakai. Tergantung kedekatan dengan kepala daerah,” ujarnya.

Karenanya, Miing mengaku, jauh-jauh hari sudah mendesak pemerintah pusat agar urusan pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan daerah. “Karena terlalu besar kooptasi politiknya. Bagaimana pendidikan bisa baik jika terus dikendalikan kepentingan politik,” sergahnya.

Seperti diberitakan, kelulusan peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA Tahun Ajaran 2010/2011 mencapai 99,22 persen. Dari 1.461.941 peserta UN SMA/MA, jumlah peserta yang lulus sebanyak 1.450.498. Sisanya, yang tidak lulus 11.443 (0,78 persen) peserta.

Dibandingkan angka kelulusan tahun 2009/2010 ada kenaikan jumlah kelulusan. Angka kelulusan UN tahun lalu, gabungan ujian utama dan ujian ulang, sebanyak 99,04 persen. Persentase ketidaklulusan tertinggi di NTT dengan 5,57 persen, terbaik Bali dengan 0,04 persen. Sedang Sumut persentase ketidaklulusannya mencapai 0,21 persen. (sam/jpnn)

Sumber: http://www.jpnn.com

( effendya )

Pos ini dipublikasikan di Berita Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s