Sentralisasi Pendidikan Dikaji

JAKARTA — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tengah mengkaji gagasan untuk mengembalikan semua urusan pendidikan ke pemerintah pusat dari kondisi saat ini yang ditangani daerah.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk meneliti desentralisasi pendidikan yang ditangani daerah. Analisis meliputi apakah program yang sudah berjalan tersebut efektif dan efisien dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Menurut dia, pemikiran ini muncul terkait adanya perbedaan perlakuan antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Agama (Kemenag).

Pendidikan yang dikelola Kemenag tidak ada yang didesentralisasikan seperti Kemendiknas. “Perbedaan ini memunculkan pertanyaan dari daerah-daerah. Akibatnya, muncul disinkronisasi pendidikan yang diurusi Kemendiknas, mulai dari SD, SMP dan SMK,” imbuhnya.

Karena itu, Mendiknas berharap, tim yang saat ini sudah diterjunkan mampu menjawab apakah urusan pendidikan sepenuhnya dikembalikan lagi ke pusat atau tetap didesentralisasikan atau hanya sebagian ditangani pusat dan daerah seperti yang saat ini terjadi. Mendiknas menyatakan, tidak hanya kementerian yang melakukan pembahasan akan sentralisasi ini namun anggota Dewan di komisi X DPR dan juga komite di DPD.

“Mereka akan memilah mana yang sepantasnya disentralisasikan. Tidak hanya itu, masalah keuangan juga menuju kajian,” ungkap M Nuh.

Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto mendukung langkah evaluasi dampak desentralisasi pendidikan. ”Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas desentralisasi pendidikan,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mengungkapkan adanya unsur politik di daerah yang mencampuri urusan pendidikan ini. “Kalau ditanya siapkah Kemendiknas jika pendidikan disentralisasikan, saya jawab siap karena dulunya kan pendidikan disentralisasi semuanya,” kata Suyanto.

Saat disinggung mana yang paling mendesak untuk segera dilakukan desentralisasi selain bantuan operasional sekolah (BOS), dia mengatakan bahwa salah satunya adalah pengelolaan kembali guru. Menurut dia, posisi guru setelah era desentralisasi sangat rentan dipindah karena kepentingan politik atau masalah pribadi. “Oleh karena itu, DPR mendesak supaya ada studi dan analisis,” ungkapnya.

Menurut Suyanto, desentralisasi pendidikan sudah terjadi lebih dari lima tahun atau sejak berlakunya UU No 32 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan perundangan tersebut menyatakan semua urusan negara diserahkan ke daerah kecuali enam perkara yakni keuangan, pengadilan, kehakiman, luar negeri, agama dan pertahanan keamanan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengakui adanya keinginan untuk mengembalikan pendidikan ke pusat. Namun, untuk pemusatan BOS masih akan menunggu hingga evaluasi akhir tahun. Rully menjelaskan, legislatif masih akan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurusi dana bantuan karena keterlambatan kemarin memang masih dalam taraf uji coba yang menyebabkan kegagalan transisi administrasi.

Sementara, untuk guru, sudah jelas akan diambil alih karena DPR menilai pemerintah daerah sudah melanggar batasnya dalam memutasi guru terutama pada masa kampanye. Selain itu,menurut Rully, pihaknya sudah membentuk panitia kerja otonomi guru yang akan fokus membahas mengenai kesejahteraan.

Sumber: http://kampus.okezone.com/

Pos ini dipublikasikan di Berita Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s