Pelajaran-Pelajaran Dari Kudeta 1965 Indonesia

Bagian  2

1965-Warisan Berdarah Stalinisme

Kudeta di Indonesia tanggal 1-2 Oktober 1965 adalah hasil dari sebuah operasi yang sudah lama direncanakan secara hati-hati oleh CIA dan komandan-komandan militer TNI yang dilatih oleh AS.

Selama tahun 1965 perselisihan-perselisihan antara kelas meningkat. Tahun itu mulai dengan para petani merampas pemilikan para tuan tanah besar dan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan karet dan minyak bumi milik AS melakukan aksi pendudukan. Presiden Sukarno telah memasukkan jendral-jendral militer, yang dipimpin oleh Jendral Nasution, dan kepemimpinan PKI ke dalam kabinetnya untuk menekan pergerakan ini.

Kepemimpinan PKI berhasil menekan aksi-aksi pendudukan, tetapi pergerakan massa ini menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Kemarahan massa berkembang dengan dipenjaranya 23 petani, dengan hukuman antara 15 sampai 20 tahun, atas tuduhan memukuli seorang tentara sampai fatal dalam mempertahankan diri mereka terhadap operasi militer untuk menghentikan aksi-aksi perampasan tanah di Sumatra.

Pada malam 30 September 1965, sebuah provokasi yang didalangi CIA dilaksanakan. Sekelompok perwira menengah, yang paling sedikit satu mempunyai koneksi dekat dengan Suharto, menahan dan membunuh komandan angkatan bersenjata Letnan-Jendral Ahmad Yani dan lima jendral tingkat atas yang lain, dan menyatakan pembentukan sebuah Dewan Revolusioner.

Penculikkan jendral-jendral ini tidak mencakup dua orang penting. Yang pertama adalah Suharto, yang pada waktu itu adalah komandan Kostrad, yang terdiri dari tentara-tentara elit angkatan darat. Para pemberontak ini, yang dipimpin oleh Letnan-Kolonel Untung tidak berusaha sedikit pun untuk menangkap Suharto atau menyerang pusat komandonya di Jakarta walaupun ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hal ini. Menteri Pertahanan Jendral Nasution, juga tidak dicakup. Dia dikatakan sebagai calon korban pemberontakan ini, tetapi dapat menyelamatkan diri secara ajaib.

Pemberontakan oleh Untung ini adalah palsu. Dalam 24 jam Suharto dapat mengalahkan semua pemberontak ini, hampir tanpa ada peluru melayang, dan mengambil-alih kontrol di Jakarta, dengan dukungan dari Nasution.

Di akhir minggu itu, komando yang dibentuk oleh Suharto membersihkan semua kantong-kantong perlawanan, dan melaksanakan pembantaian anti-komunis terbesar di sejarah yang didalangi oleh Kedutaan AS dan CIA. Pentagon dan CIA, yang pada waktu itu sudah terlibat dalam perang rahasia di Vietnam, bertekad untuk menenggelamkan revolusi Indonesia dalam darah.

Diplomat-diplomat AS dan perwira-perwira CIA, dipimpin oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, bekerja sama dengan tukang-tukang jagal Suharto untuk membasmi setiap anggota dan pendukung PKI yang diketahui.

Bencana yang Didalangi CIA

Dalam mempersiapkan kudeta ini, pejabat-pejabat AS sudah menghabiskan paling sedikit dua tahun untuk membuat daftar-daftar maut ini yang diberikan kepada angkatan bersenjata dengan instruksi yang jelas: bunuhlah semuanya. Anak-buah Suharto diperintahkan untuk melapor kembali setiap sejumlah pembunuhan telah dilaksanakan supaya nama-nama korban mereka dapat dicocokkan dengan nama-nama di daftar-daftar itu.

Beberapa perwira-perwira AS yang berikut-serta mengatakan baru-baru ini apa yang terjadi. “Itu adalah bantuan yang besar untuk angkatan bersenjata,” kata seorang bekas pejabat bagian politik di Duta Besar AS di Jakarta, Robert Martens. “Mereka mungkin membunuh banyak orang dan saya mungkin punya darah di tangan saya, tetapi itu tidak semuanya jelek.”

“Suatu waktu kamu harus memukul keras pada waktu yang tepat.”

Martens memimpin pejabat-pejabat CIA dan Departemen Luar Negeri di kedutaan besar AS, yang dari tahun 1962, menyusun keterangan mendetil tentang siapa saja yang duduk di dalam kepemimpinan PKI. Itu termasuk nama-nama anggota komite-komite PKI di tingkat provinsi, kota dan lokal; dan pemimpin-pemimpin perserikatan-perserikatan kerja yang didukung PKI, dan perserikatan-perserikatan wanita dan pemuda.

Operasi ini didalangi oleh bekas direktur CIA William Colby, yang pada waktu itu adalah direktur Divisi Asia Timur CIA, dan dengan itu menjadi bertanggung-jawab atas pengarahan strategi rahasia AS di Asia. Colby mengatakan bahwa mencari pengetahuan tentang kepemimpinan PKI menjadi latihan untuk program Phoenix di Vietnam, yang merupakan usaha untuk memusnahkan semua pendukung Front Kemerdekaan Nasional di akhir dekade 1960-an.

Colby mengakui bahwa mengecek nama-nama di daftar-daftar maut itu dianggap sangat penting sampai itu diawasi oleh direktorat intelijen CIA di Washington. “Kita berkesimpulan bahwa dengan perlakuan secara keji seperti itu, PKI telah mengalami kemunduran yang besar.”

Wakil kepala pos CIA menggambarkan dengan rasa senang yang tak tersembunyi bagaimana markas Suharto di Jakarta memberikan kedutaan besar AS laporan secara berlanjut tentang pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. “Kita mendapatkan laporan yang jelas di Jakarta tentang siapa yang dicakup. Angkatan bersenjata mempunyai ‘daftar penembakan’ untuk sekitar 4,000 sampai 5,000 orang.

“Mereka tidak punya cukup tentara untuk membinasakan mereka semua, dan beberapa orang masih berharga untuk diinterogasi. Rangka dasar organisasi mereka telah runtuh hampir seketika itu. Kita tahu apa yang mereka kerjakan. Kita tahu bahwa mereka akan menyelamatkan beberapa untuk pengadilan pura-pura mereka, tetapi Suharto dan penasehat-penasehatnya berkata bila kamu biarkan mereka hidup kamu harus memberi mereka makan.”

Semua ini dijalankan dengan persetujuan Green yang setelah itu dilantik menjadi duta besar AS untuk Australia, di mana ia memainkan peranan penting dalam pembubaran pemerintah Whitlam di tahun 1975.

Paling sedikit satu juta orang dibantai dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu. Ini adalah perkiraan dari sebuah kelompok lulusan Universitas Indonesia yang diperintah oleh angkatan bersenjata itu sendiri untuk menyelidiki kesebar-luasan pembunuhan-pembunuhan ini.

Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan melakukan pembunuhan-pembunuhan massa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu “terbendung mayat”. Laporan lain mengatakan bahwa di Batu di Jawa Timur banyak sekali yang dibunuh di halaman kecil kantor polisi di sana sampai mayat-mayat itu dikubur di bawah semen.

Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35,000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesianya Sukarno, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.

Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan anti-cina terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.

Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk beberapa dozen sejak tahun 1980-an. Baru-baru ini empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu, tanda jelas bahwa rejim Suharto masih menakuti kebangkitan kaum proletar Indonesia dan petani-petani yang miskin.

Pengkhianatan Stalinis mendalam

Ketika ratusan ribu anggota dan pendukung PKI sedang diburu dan dibinasakan, kepemimpinan PKI dan rekan-rekannya di Kremlin, Beijing dan Partai Komunis Australia (CPA) menganjurkan kader PKI, pekerja dan massa petani untuk tidak melawan, memberikan lampu hijau untuk jendral-jendral militer untuk melakukan eksekusi massa itu.

Para Stalinis mendalamkan posisi reaksioner mereka yang meminta rakyat untuk mengebawahkan kepentingan mereka untuk kaum burjuis nasional dan Sukarno, yang digunakan oleh Suharto sebagai presiden boneka dan untuk angkatan bersenjata.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para “pemberontak” dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan “persatuan nasional”, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung “pemimpin revolusi Indonesia” dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama “Tribune”:

“Setelah mempelajari seruan ke Panglima Tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia, dari pemimpin revolusi Indonesia, presiden Sukarno, Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Indonesia menyatakan dukungan penuh untuk seruan itu dan memohon kepada semua komite dan anggota partai dan para pendukung, juga organisasi-organisasi revolusioner massa yang dipimpin oleh anggota-anggota PKI untuk memungkinkan pelaksanaan seruan itu.”

Sementara itu, Sukarno, “pemimpin revolusi Indonesia”, sedang bekerjasama dengan penindasan militer itu berharap untuk menyelamatkan lehernya sendiri. Dia memerintahkan pembasmian menyeluruh semua yang dianggap terlibat dalam “peristiwa 30 September” (percobaan kudeta yang dituduhkan dipimpin oleh Kolonel Untung), dan mengijinkan pencakupan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. Pada tanggal 15 Oktober ia melantik Suharto sebagai Panglima angkatan bersenjata.

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas. Ia memerintah Suharto untuk mengambil “langkah-langkah yang sesuai” untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.

Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dihukum mati oleh angkatan bersenjata pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto. Dalam sebuah interview dengan seorang koresponden koran Jepang dia menekankan:

“PKI hanya mengenal satu kepala negara, satu komandan tertinggi, satu pemimpin besar revolusi kita – Presiden Sukarno…Presiden Sukarno menyatukan semua kekuatan-kekuatan rakyat yang akan memutuskan nasib Indonesia.”

Semua anggota, kata Nyoto, harus “mendukung penuh perintah-perintah Presiden Sukarno dan berjanji untuk melaksanakan semua itu tanpa ragu…Partai kita berusaha dalam segala kemampuannya untuk mencegah perang saudara.”

Dalam kata-kata lain, sementara tukang-tukang jagal militer dan penasehat-penasehat CIA mereka sedang melakukan likuidasi sistematis bukan saja pemimpin-pemimpin PKI, tetapi juga seksi-seksi masyarakat Indonesia yang paling sadar-kelas, PKI memerintahkan kader mereka untuk tidak melawan.

Kebangkrutan dan kebusukan teori “dua-tahap” Stalinis yang bersikeras bahwa rakyat harus mengikat nasib mereka ke Sukarno dan kaum burjuis nasional tidak dapat ditunjukkan secara lebih jelas.

Pengkhianatan oleh PKI dipuji dan didukung oleh birokrasi-birokrasi Stalinis di Moskow dan Beijing. Kremlin menyalahkan elemen-elemen “pemberontak” dan “petualang” dalam PKI untuk kekalahan ini dan mengimbau berulang-ulang untuk “persatuan” revolusi Indonesia dalam NASAKOM-nya Sukarno.

Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Sovyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno:”Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik…Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan…Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam.”

Dalam sebuah Konperensi Tiga Benua di Havana di bulan February 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan teror kontra-revolusi yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan “penghargaan penuh” atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia.”

Demikian, pengkhianatan para Stalinis adalah sangat jelas sampai parlemen piaraan junta militer ini dapat mengatakan bahwa kejadian yang diatur oleh CIA pada tanggal 30 September adalah percobaan kontra-revolusioner!

Para Stalinis di Beijing juga mencuci tangan mereka dari nasib rakyat Indonesia. Mereka bahkan datang ke Jakarta untuk Konperensi Dunia melawan Pangkalan-Pangkalan Asing dan berdiri tanpa protes waktu kamerad-kamerad mereka dari Indonesia sedang dicakup di dalam ruang konperensi itu.

Warisan ‘Blok Empat Kelas’

Pengkhianatan Stalinis di tahun 1965 adalah puncak dari lebih dari duapuluh tahun pengkhianatan di mana PKI, bekerja berdasarkan teori Stalinis “dua-tahap” dan, khususnya, ideologi Maois “blok empat kelas”, mengikat kelas pekerja dan para petani ke rejim burjuis nasionalis Sukarno.

Aidit mengatakan susunan ideologi kekalahan berdarah revolusi Indonesia tidak lama setelah kembalinya dari 18 bulan di Cina di Juli 1950 dan merebut kepemimpinan PKI:

“Kelas pekerja, para petani, kelas menengah dan kelas burjuis nasional harus bersatu dalam sebuah front nasional.”

Aidit mengikuti dengan patuh jalan rejim Maois di Cina yang menindas pergerakan mandiri kelas pekerja dan berusaha untuk mendirikan sebuah “Demokrasi Baru”, sebuah negara burjuis, dalam kerjasama dengan bagian-bagian dari kelas burjuis nasional dan kelas petit burjuis setelah runtuhnya diktatur Chiang Kai-Shek.

Membeokan Mao, dia menyerukan untuk sebuah “demokrasi rakyat” dan sebuah “front gabungan semua elemen-elemen anti-imperialis dan anti-feodal dalam negeri. Yaitu, kaum pekerja, para petani, kaum petit-burjuis dan kaum burjuis nasional.”

Sesuai dengan teori kontra-revolusioner “dua-tahap” Stalinisme, “Tugas dari persekutuan ini adalah untuk membawa keadaan untuk, bukan sosialisme, tetapi perubahan ke arah demokrasi.”

Aidit memminta para pekerja dan petani mendukung bukan hanya kelas burjuis nasional, tetapi juga “semua elemen patriotik dan anti-kolonial termasuk kelompok tuan-tanah sayap kiri (agak progresif).

Jurusan inilah, yang dikatakan oleh Aidit tanpa henti, yang digunakan untuk menekan pergerakan-pergerakan kaum pekerja dan para petani, mengikat kaum pekerja ke rejim Sukarno, dan menciptakan keadaan yang mengijinkan angkatan bersenjata untuk menyerang.

Berkali-kali anggota-anggota dan para pendukung PKI diperintahkan untuk menahan perjuangan kelas dan semangat revolusi rakyat yang tertindas untuk mempertahankan “front bersatu nasional”.

“Prinsip dasar yang harus kita ikuti dalam melancarkan perjuangan nasional adalah membawahkan kepentingan rakyat untuk perjuangan nasional.”

Teori “dua-tahap” Stalinisme bersikeras bahwa di negara-negara koloni dan semi-koloni seperti Indonesia, rakyat tidak boleh mengadakan pergerakan-pergerakan yang mengancam kelas burjuis nasional atau mengemukakan program revolusi sosialis. Perjuangan kelas harus ditahan untuk mendukung kelas burjuis nasional dan mendirikan sebuah demokrasi kapitalis nasional.

Akibat kontra-revolusi berdarah dari arahan Stalinis ini menunjukkan diri pertama kali di Cina di tahun 1926-27 ketika tukang jagal Chiang Kai-Shek menundukkan kelas pekerja di Cina setelah Partai Komunis di sana diberi perintah oleh Kremlin untuk menggabungkan diri dengan kaum burjuis nasionalis dalam Kuomintang.

Pembunuhan-pembunuhan besar yang dilakukan oleh Chiang Kai-Shek menegaskan peringatan-peringatan Trotsky bahwa kaum-kaum burjuis yang lemah dan yang munculnya terlambat dalam sejarah, pada dasarnya tidak dapat untuk melancarkan perjuangan konsisten terhadap imperialisme dan feodalisme. Itu karena untuk melakukan perjuangan itu diperlukanlah penggerakan rakyat dalam sebuah perjuangan revolusioner dan perjuangan seperti itu akan segera menjadi berlawanan dengan posisi kelas kaum burjuis nasional sebagai pemeras kaum pekerja dan petani.

Seperti Trotsky jelaskan dalam tulisannya tentang pengkhianatan Revolusi Cina:

Penggerakan kaum pekerja dan petani terhadap imperialisme hanya dapat dicapai dengan menghubungkan isu-isu dasar dalam kehidupan mereka dengan tujuan kemerdekaan negara. Sebuah aksi mogok pekerja – besar atau kecil – sebuah pemberontakan agraris, pergerakan para rakyat tertindas di kota dan desa terhadap para lintah-darat, terhadap birokrasi, terhadap militer lokal, semua itu membangkitkan banyak hal, yang menggalang mereka bersama, yang mendidik, menguatkan, adalah merupakan sebuah langkah maju yang nyata di jalan ke pembebasan sosial dan revolusioner untuk rakyat Cina…Tetapi segala yang membuat rakyat yang tertindas dan tereksploitasi bertindak akan pasti akan mendorong kaum burjuis nasional ke dalam blok dengan para imperialis. Bentrokan kelas antara kaum burjuis dan para pekerja dan petani tidak akan diperlemah, tetapi sebaliknya akan diperkuat oleh penidasan imperialis, sampai ke perang saudara pada setiap ketegangan serius. (Trotsky, Problems of the Chinese Revolution, New Park 1969 p5).

Peranan kriminal PKI dalam mengikat rakyat Indonesia ke rejim burjuis Sukarno membuat analisa Trotsky bersifat ramalan secara tragis.

Tugas-tugas untuk mengadakan kemerdekaan nasional yang sejati, pembagian kembali tanah, demokrasi dan perkembangan ekonomi yang tak terselesaikan di Indonesia dan negeri-negeri lain yang tertindas menurut sejarah, hanya dapat dilaksanakan dengan kelas pekerja memimpin para petani dalam revolusi sosialis. Yaitu, penentuan nasib sendiri hanya akan terjadi sebagai hasil tambahan dari revolusi sosialis yang dipimpin oleh kaum proletar.

Kemenangan perjuangan ini terikat erat dengan perkembangan revolusi sosialis dunia untuk menggulingkan imperialisme sedunia.

Ini adalah dasar dari teori Marxis Revolusi Permanen yang dikembangkan oleh Leon Trotsky dan dibuktikan oleh kemenangan Revolusi Rusia Oktober 1917.

Antek-Antek Kontra Revolusi Pablois

Dalam bulan-bulan setelah kudeta militer yang diatur oleh CIA tanggal 1-2 Oktober 1965, semua anggota dan pendukung PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp konsentrasi untuk disiksa dan diinterogasi.

Pemusnahan sistematis dan penindasan yang kejam oposisi kelas buruh ini semakin bertambah setelah 11 Maret 1966 waktu Sukarno, pemimpin nasionalis burjuis yang dipertahankan oleh aparat militer sebagai presiden, memberi Jendral Suharto kekuasaan tak terbatas.

Pengkhianatan pergerakan besar revolusioner rakyat Indonesia oleh kepemimpinan Stalinis PKI adalah sebuah kekalahan yang mendalam dengan implikasi-implikasi besar untuk kelas pekerja seluruh dunia.

PKI berkali-kali menahan usaha-usaha para pekerja dan petani untuk menduduki pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan. Mereka mengikat pergerakan ini dengan rejim burjuis Sukarno dan pada akhirnya bergabung dengan aparat-aparat tingkat atas militer yang didukung AS, calon-calon tukang jagal massa, dalam kabinet Sukarno. Setelah kudeta itu, para Stalinis memerintah kader mereka untuk menjalankan imbauan Sukarno untuk menciptakan “persatuan” dengan para aparat militer dan untuk mencegah segala perlawanan terhadap pembantaian yang sedang dilaksanakan.

Pukulan terhadap revolusi Indonesia bergema di seluruh Asia dan dunia. Khususnya itu memudahkan dan memungkinkan peningkatan penyerangan Vietnam oleh AS, menghancurkan harapan dan semangat revolusi rakyat di Malaysia, Thailand, Filipina dan memperkuat rejim-rejim burjuis yang sedang goyah di anak benua India.

Mandel dan Hansen menutupi pengkhianatan Stalinis

Tetapi jawaban para revisionis Pablois dalam “Sekretariat Tergabung” (United Secretariat) yang dipimpin oleh Ernest Mandel dan Joseph Hansen, adalah untuk meremehkan akibat dari pengkhianatan di Indonesia itu, menutupi peran kontra-revolusioner para Stalinis dan, yang terpenting, menutupi tanggung-jawab mereka sendiri dalam pertumpahan darah ini.

Pada saat rakyat Indonesia sedang mengalami pembunuhan massa, Profesor Mandel berusaha untuk menggambarkan prospek-prospek yang cerah untuk revolusi Indonesia, untuk menumpulkan kesadaran kelas pekerja internasional.

“Tentu saja perjuangan di Indonesia masih belum berhenti,” tulisnya di dalam keenakkan kursi universitas Belgia-nya dalam artikel yang dicetak dalam jurnal Pablois “World Outlook” tanggal 11 Maret 1966.

“Sebagian dari kader komunis telah berhasil bersembunyi di bawah-tanah,” dia teruskan. “Kemarahan rakyat yang kelaparan tumbuh setiap hari; perut-perut para pekerja dan petani yang kosong tidak akan terisi oleh pembunuhan-pembunuhan itu. Pemberontakan itu akan menyebar-luas melawan rejim yang korup itu. Sukarno mengerti masalah ini dan akan memulai pengimbangannya lagi; dia baru saja membasmi jendral-jendral yang paling ganas dari kabinetnya. Para rakyat akan kembali mendapat giliran mereka untuk beraksi.”

Penutupan pengkhianatan besar rakyat Indonesia ini menunjukkan konsekuensi kontra-revolusioner oportunisme Pablois, yang muncul dalam jajaran gerakan Trotskyis mulai dari tahun-tahun 1940-an ke 1950-an.

Dipimpin oleh Michel Pablo, elemen-elemen seperti Mandel berusaha menyesuaikan diri dengan stabilisasi kapitalisme setelah Perang Dunia Kedua dan keadaan dimana birokrasi-birokrasi Stalinis yang menekan pergerakan revolusioner kaum pekerja internasional tidak lama setelah akhir Perang Dunia Kedua, kelihatannya makin kuat. Mereka meninggalkan perjuangan Trotsky untuk mendirikan Internasional Keempat sebagai partai dunia revolusi sosialis dan mangajukan bahwa para birokrasi Stalinis seperti di Moskow dan Bejing akan didorong oleh rakyat untuk melakukan peranan progresif. Dengan dasar ini, mereka berusaha melikuidasi Internasional Keempat ke dalam segala bentuk Stalinis atau Demokrat sosial yang sedang memegang kendali pergerakan pekerja dalam tiap negara, mengatakan bahwa jalan ke sosialisme terdiri dari pendirian dari negara-negara pekerja yang cacat sejak lahir, seperti yang didirikan di Eropa Timur dan Cina, yang berlangsung selama beberapa abad.

Pada tahun 1953 arah likuidasi ini dilawan dengan pembentukan Komite Internasional Internasional Keempat (International Committee of the Fourth International) sebagai jawaban kepada sebuah Surat Terbuka yang ditulis oleh pemimpin Partai Pekerja Sosialis (Socialist Workers Party) Amerika James P Cannon yang memanggil untuk pemertahanan “Trotskyisme ortodox”. Bagaimanapun juga, pada permulaan tahun 1960-an para pemimpin PPS sendiri mulai terpengaruh oleh berkepanjangannya pertumbuhan ekonomi setelah perang. Mereka menganjungkan elemen-elemen burjuis dan petit-burjuis nasional seperti Castro di Kuba yang kelihatannya dapat meraih sukses, sebagai pengganti pengambilan kekuasaan oleh kelas pekerja yang dipimpin oleh partai-partai Marxis revolusioner. Mereka mengajukan bahwa sosialisme dapat dicapai dengan “senjata tumpul”. Ini adalah arah yang menyatukan mereka kembali dengan para Pablois di tahun 1963 yang menjadi “Sekretariat Tergabung”.

Dasar dari penolakan para Pablois kepada revolusi kaum proletar adalah metoda obyektifis yang bersifat reaksioner ywng menggambarkan perjuangan sosialisme sebagai “proses sejarah” quasi-otomatis yang dicapai dengan pergerakan massa spontan yang dipimpin oleh pergerakan politik apa saja, tidak penting apa program dan komposisi kelasnya.

Dengan begitu “rakyat” Indonesia akan menang bagaimanapun buruknya krisis pimpinan yang telah diakibatkan oleh kebusukan partai Stalinis itu. Sukarno, yang diperalat oleh Jendral Suharto tanpa perlawanan, dianggap telah mengontrol jendral-jendral yang paling ganas. Dan setelah pengkhianatan yang tak tertanding itu, Mandel masih memanggil PKI partai “komunis”.

Penipuan oleh Mandel ini disahkan oleh “Sekretariat Tergabung” dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan tanggal 20 Maret 1966. Pernyataan itu menyimpulkan bahwa kenaikan Suharto sebagai “orang kuat” dari gerakan kontra-revolusi tidak berarti banyak, karena “Itu adalah kemungkinan yang sangat kecil bahwa para kontra-revolusionis yang berkuasa di Jakarta sekarang akan dapat menciptakan kestabilan yang dapat tahan lama.”

Duapuluh lima tahun setelah itu, dengan junta militer Suharto masih duduk tanpa kasihan di atas punggung jutaan rakyat Indonesia yang tertindas, itu sangatlah penting untuk mempelajari bagaimana para oportunis Pablois memberikan PKI dan Sukarno kerudung politik yang sangat mereka perlukan.

Pernyataan “Sekretariat Tergabung” itu menciptakan ilusi yang berbahaya yang mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh dibawah Suharto pun, yang dilatih oleh AS, akan terdorong untuk melaksanakan kepentingan rakyat Indonesia dalam “konfrontasi” palsu Sukarno dengan Malaysia, negara yang pada saat itu baru dibentuk: “Para pemimpin militer sendiri tidak akan menanggalkan ke-anti-imperialisme-an dan ke-nasionalis-an mereka yang menunjukkan konflik kepentingan yang nyata dengan imperialisme Inggris dan kaum burjuis komprador dan tuan tanah semi-feodal yang berkuasa di Malaysia.

Ketika rakyat Indonesia tidak punya pemimpin dalam menghadapi penjagalan keji Suharto, para Pablois menyatakan dengan angkuh bahwa entah bagaimana rakyat akan menang.

“Rakyat, walaupun tanpa pemimpin dan tergoncang secara mendalam, belum kehilangan semua potensi perlawanan, khususnya di desa-desa. Mengusir para pemogok dari perkebunan-perkebunan milik imperialis atau yang sudah “dinasionalisasi” dan dijalankan oleh perwira-perwira militer yang korup, atau memaksa para pekerja perusahaan minyak bumi dan perkebunan untuk menerima kembali kondisi kerja jaman kolonial akan terbukti sulit terjadi.”

Yang terpenting, para Pablois terus bersikeras bahwa rakyat harus percaya kepada para pemimpin Stalinis PKI, mengajukan bahwa mereka dapat dipengaruhi untuk memainkan peranan revolusioner, meskipun mereka sudah menahan setiap pergerakan massa terhadap rejim Sukarno.

“Jika mereka berhasil bergabung kembali dan mendapat kembali dukungan massa di beberapa daerah pedesaan dengan mengimbau para petani untuk segera menyita tanah milik para tuan-tanah, perkebunan dan adminstrasi militer, mereka dapat mencapai keuntungan secara bertahap karena ketidak-mampuan dari reaksi Indonesia untuk memecahkan nasib ekonomi dasar negara dan karena perselisihan dalam jajaran angkatan bersenjata yang tanpa ragu akan dibangkitkan oleh ketidak-mampuan itu.”

Di tahun 1957, dan sekali lagi di tahun 1964-65, PKI telah mengarahkan para pekerja dan petani untuk menyerahkan pabrik-pabrik, bank-bank, instalasi-instalasi minyak, perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan lain yang mereka duduki, yang membantu kedudukan Sukarno dan kaum burjuis Indonesia. Sekarang, para Pablois mengatakan bahwa mereka dapat memainkan peranan progresif.

Artikel Mandel dan pernyataan “Sekretariat Tergabung” dicetak bersama dengan artikel oleh seorang anggota PKI Pablois, oleh Partai Pekerja Sosialis AS dalam sebuah pamflet bernama “Bencana di Indonesia” tertanggal Desember 1966. Lengkap dengan sebuah kata awal oleh Joseph Hansen, seorang pemimpin PPS yang memainkan peranan busuk dalam pergabungan kembali dengan para Pablois. Hansen, yang setelah itu diungkapkan sebagai agen Stalinis yang menjadi alat FBI dalam PPS, merupakan penghasut utama dalam perpecahan PPS dari KIIK di tahun 1963. Hansen berusaha untuk menenangkan para pembaca pamflet ini bahwa “salah satu ciri politik dunia sekarang” adalah “kecepatan rakyat untuk dapat memulihkan diri dari kekalahan-kekalahan yang dulunya akan membuat mereka tunduk selama puluhan tahun.”

Ketidakperdulian para Pablois kepada nasib rakyat Indonesia bukan hanya hasil dari ketebalan kulit dan sikap merendahkan kelas pekerja mereka, yang merupakan ciri-ciri golongan petit-burjuis, tetapi juga merupakan usaha mereka untuk menutupi faktor kritis dalam pengkhianatan di Indonesia – peranan yang dimainkan oleh para Pablois dan wakil-wakil mereka di Indonesia sendiri.

Itu adalah ukuran dari sinisme para Pablois dan sikap tunduk mereka kepada para Stalinis dan kaum burjuis nasional bahwa tidak satupun dari artikel-artikel dan pernyataan-pernyataan yang dicetak dalam pamflet mereka di tahun 1966 menyebut keberadaan sebuah badan anggota dari “Sekretariat Tergabung” di Indonesia, apalagi menerangkan peranan badan itu dalam kejadian-kejadian sebelum kudeta.

Hanya ada satu pernyataan pendek untuk pelegalisasian dan pembebasan semua anggota PKI, Partai Murbah dan Partai Acoma, meskipun Partai Akoma mempunyai hubungan dengan para Pablois sedikitnya mulai tahun 1953 dan disahkan sebagai seksi “Sekretariat Tergabung” di tahun 1960, ketika PPS Amerika sedang meningkatkan manuver-manuver tak berprinsip mereka untuk bergabung kembali dengan para Pablois.

Penyebutan pendek tentang anggota-anggota mereka ini adalah pernyataan bersalah oleh para Pablois untuk menyembunyikan peranan yang mereka dan anak-anak didik mereka mainkan dalam memberi Stalinis-Stalinis PKI kepercayaan yang sangat mereka perlukan di tahun-tahun 1950an dan 1960an.

Bagaimana Munculnya Pabloisme di Indonesia

Partai Acoma berasal sebagai pecahan dari PKI di tahun 1948. Dengan memanggil diri mereka Trotsyis tanpa kebenaran, mereka menjadi pengalih dan penjebak oposisi kelas pekerja dan para petani terhadap dukungan yang diberikan PKI untuk rejim burjuis nasional Sukarno. Dipimpin oleh seorang anggota parlemen bernama Ibnu Parna, dokumen-dokumen program mereka menggambarkan PKI sebagai sebuah partai “Marxis-Leninis seperti kita.” Sebagai kita akan tunjukkan, ini adalah sebuah kebohongan dalam hal PKI dan Partai Acoma.

Kebutuhan atas sebuah katup pengaman “Trotskyis” palsu seperti itu, ditunjukkan oleh kejadian-kejadian di tahun 1948.

Keterlibatan PKI di dalam administrasi Sukarno setelah akhir Perang Dunia Kedua dan dukungan mereka untuk perjanjian-perjanjian busuk kaum burjuis Indonesia dan para kolonialis Belanda menimbulkan oposisi kuat di kalangan kelas pekerja.

Dari 5 Juli 1947 sampai 23 January 1948 administrasi Republik di bawah Sukarno dipimpin oleh Amir Syarifuddin yang berjabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Syarifuddin adalah anggota rahasia PKI, juga Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Tambahan pula, dua menteri lain adalah anggota PKI secara terbuka. Administrasi ini menandatangani Perjanjian Renville dengan Belanda yang menetapkan kekuasaan Belanda atas sebagian besar dari industri gula, karet, kopi, teh dan minyak bumi; menentukan pengunduran semua kesatuan-kesatuan perang gerilya dari semua daerah yang dikuasai Belanda dan melikuidasikan kesatuan-kesatuan rakyat bersenjata yang dipimpin PKI ke dalam ABRI yang di bawah Sukarno dan jendral-jendralnya.

Begitu kuatnya oposisi terhadap penandatanganan pakta yang diadakan oleh AS ini sampai pemerintah turun dan diganti oleh pemerintahan sayap-kanan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Hatta sebagai Perdana Menteri.

Aksi-aksi pemogokan meletus, menuntut pemerintahan parlemen. Kepemimpinan PKI mendukung penekanan pergerakan ini oleh Sukarno, yang mengimbau untuk pengadaan “kesatuan nasional”. Ketika pengkhianatan ini dilawan oleh sebuah bagian PKI, pemimpin-pemimpin PKI menjawab dengan kejam, mengeksekusi pemimpin-pemimpin dari faksi oposisi ini.

Partai Acoma muncul dari grup yang menentang ini. Walaupun mereka tidak menyetujui tindakan kepemimpinan PKI, Partai Acoma tetap berpendapat bahwa revolusi Indonesia harus dilakukan oleh PKI sebagai sebuah “partai Marxis-Leninis”. Selanjutnya pemimpin-pemimpin Partai Acoma menjalin hubungan dengan “Sekretariat Tergabung” yang mendorong posisi pro-Stalinis dan ilusi-ilusi tentang Maoisme mereka.

Itu jelas bahwa Partai Acoma mengarahkan para pekerja dan petani yang mencari jalan lain ke program kolaborasi antar-kelas PKI.

Dari tahun 1953 sampai 1955 misalnya, kekuatan pengaruh Acoma dalam SAKTI, Asosiasi Petani Indonesia yang beranggotakan 200,000 orang, membuat kepemimpinan PKI menunda sampai dua tahun rencana mereka untuk menggabungkan SAKTI dengan dua organisasi petani lainnya yang di bawah pengaruh PKI, RTI dan BTI.

Para Pablois mempersiapkan pengkhianatan

Sebuah artikel yang dicetak bulan Februari 1958 dalam jurnal Pablois “Quatrieme International” mengajukan sebuah tuduhan yang jelas atas peranan yang dimainkan oleh Pabloisme dalam melawan perjuangan untuk sebuah kepemimpinan Marxis Revolusioner dalam kelas pekerja.

Artikel itu,”Revolusi Indonesia Bergerak Maju”, oleh Sal Santen, seorang kolega dekat Pablo, ditulis pada puncak pergerakan-pergerakan revolusi di bulan Desember 1957, ketika para pekerja dan petani merampas perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan milik Belanda dan negara imperialis lainnya.

Artikel itu merupakan kerudung kriminal untuk peranan-peranan kontra-revolusioner PKI, yang memerintahkan rakyat untuk mengembalikan rampasan-rampasan mereka kepada angkatan bersenjata untuk mendukung pemerintahan Sukarno.

Menurut Santen:”Itu mesti ditambahkan bahwa para pejuang komunis, kader dasar dan biasa PKI dan SOBSI, organisasi besar pekerja Indonesia, tidak memiliki sifat birokratis Aidit dan kawan-kawan. Mereka ada di garis depan; mereka adalah yang mengambil alih inisiatip dalam menduduki pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, bank-bank dan kapal-kapal laut. Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa yang paling sadar-kelas antara mereka terbakar oleh api keberanian revolusioner Tan Malaka, oleh ide-ide revolusi permanen Leon Trotsky.”

Bertindak menurut arah ini, para Pablois Indonesia melucuti secara politis puluhan ribu pekerja dan petani yang bergerak maju untuk berjuang, hanya untuk menyadari bahwa jalan mereka dilintangi oleh PKI. Pada saat di mana tugas yang paling penting adalah mendidik para pekerja yang paling sadar-kelas dalam pentingnya sebuah perjuangan tanpa kompromi melawan teori “dua tahap” dan “blok empat kelas” Stalinis PKI, dan pentingnya sebuah penguatan mendalam teori Revolusi Pemanen, para Pablois bekerja sebaliknya.

Oportunis secara mendalam, mereka menyamakan Trotsky dengan Tan Malakka, pemimpin PKI yang menentang rencana untuk sebuah pemberontakan di tahun 1926 dan meninggalkan PKI untuk mendirikan organisasinya sendiri. Mereka memalsukan teori Revolusi Permanen Marxis, merubah itu dari sebuah strategi sadar untuk memandu perjuangan-perjuangan untuk diktatur kaum proletar menjadi sebuah perspektif yang terjadi secara spontan.

Ajaran utama teori Revolusi Permanen Trostky adalah kekhianatan kaum burjuis nasional dan ketidakmampuannya untuk memimpin perjuangan sejati melawan imperialisme. Hanya kelas pekerja lah yang dapat membebaskan rakyat dari penekanan atas kelasnya dan penekanan nasional, dengan mengadakan revolusi sosialis dan menyatukan diri mereka dengan saudara-saudara sekelas di seluruh dunia dalam sebuah perjuangan untuk menggulingkan imperialisme secara internasional.

Perjuangan itu hanya dapat dilakukan secara sadar di bawah panji-panji Internasional Keempat dalam sebuah perjuangan tanpa kompromi melawan para Stalinis dan kekuatan-kekuatan petit-burjuis, seperti para Pablois, yang mencoba melucuti kelas pekerja secara politis dan mengikat kepada kaum burjuis mereka.

Di tangan para Pablois, program Revolusi Permanen menjadi alasan untuk penyesuaian diri mereka kepada kaum burjuis nasional dan para Stalinis. Kelas pekerja tidak memerlukan partai revolusioner mereka sendiri untuk mengambil-alih kekuasaan karena PKI sedang merupakan instrumen melalui apa Revolusi Permanen itu sedang dinyatakan, walaupun secara tidak sadar.

Dengan demikian, Santen, berbicara untuk Pablo dan Mandel, menyatakan: “Bagaimanapun juga itu adalah jelas bahwa Indonesia secara menyeluruh sedang bergerak. Pergerakan rakyat sudah tidak bisa dimundurkan — walaupun proses itu tetap bertentangan — dan sudah mencapai tahap kekuasaan rangkap di sebagian besar Indonesia, terutama di Jawa. Pendudukan perusahaan-perusahaan, perkebunan-perkebunan, armada dan bank-bank oleh rakyat hanya berarti satu: Itu adalah tentang permulaan klasik revolusi proletar. Revolusi Indonesia sedang dalam proses membobol batas-batas revolusi nasional di bawah pimpinan kaum burjuis nasional. Itu berkembang menurut hukum-hukum revolusi permanen.” (Tekanan di dalam dokumen asli).

Para Pablois mengulurkan prospek sebuah perubahan secara damai ke “kekuasaan pekerja dan petani”:

“Sebuah kemenangan yang damai dan cepat revolusi itu ke kekuasaan pekerja dan petani (terutama di Jawa) dapat dicapai, bila PKI, pada saat pertama terdorong semangat rakyat, tidak berusaha mengebiri aksi rakyat dengan meletakkannya di bawah kontrol pemerintah.”

Apa yang dimaksudkan oleh para Pablois dengan “kekuasaan pekerja dan petani” adalah bertentangan dengan perjuangan untuk diktatur kaum proletar. Para Pablois berjajar sebagai penyorak untuk perspektif kontra-revolusioner Stalinis “dua-tahap” yang menuntut kaum proletar untuk menghentikan perjuangan untuk revolusi sosialis.

Untuk menghalalkan pertentangan mereka terhadap penggerakan mandiri kelas pekerja dan penempaan sebuah kepemimpinan revolusioner proletar, yaitu, partai Trotskyis, para Pablois bersikeras bahwa PKI, meskipun sudah mengkhianati aksi-aksi pendudukan di bulan Desember 1957, akan terdorong ke kiri oleh rakyat:

“Pada saat yang sama, pada setiap perkembangan situasi, rakyat mempunyai kecenderungan untuk mendorong SOBSI dan PKI lebih jauh. Banyaklah yang sekarang tergantung pada keberanian, pada pengertian Marxis revolusioner, kader-kader Komunis. Kita merasa solider sepenuhnya dengan mereka, terilhami dan terantusiasi oleh inisiatip mereka, keberanian mereka yang — kita harap dengan penuh semangat — tidak akan berhenti karena tabu-tabu para Aidit. Kita memberi hormat untuk kader-kader Trotskyis Indonesia yang menggabung ke dalam PKI dengan perspektif revolusioner yang benar bahwa radikalisasi rakyat akan terjadi terutama melalui PKI dan SOBSI.”

Ini adalah kejahatan terbesar Pabloisme — pelikuidasian kader Trotskyis, dan semua yang tertarik ke Trotskysime, ke dalam kamp Stalinisme.

Santen menambahkan sebuah catatan untuk menekankan bahwa sikap khianat ini dinyatakan dalam pertentangan secara langsung terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Komite Sedunia Internasional Keempat sejak pembentukannya di tahun 1953 untuk mempertahankan Trotskysime terhadap likuidasionisme Pablois. Santen secara khusus mencela perjuangan KSIK untuk pendirian badan-badan bagian Internasional Keempat untuk mengalahkan Stalinisme kontra-revolusioner:

“Bertentangan dengan beberapa orang `ortodoks` yang picik, Internasional ini tidak membiarkan dirinya untuk terpesona oleh politik reaksioner Stalinisme, tetapi mengarahkan dirinya, terutama ke dinamisme situasi itu sendiri, sebuah dinamisme yang mendorong rakyat dan melalui rakyat, PKI sendiri ke dalam pertentangan dengan keadaan di Indonesia saat ini.”

Kata-kata ini perlu dicapkan di pikiran setiap pekerja sebagai ringkasan dari pekerjaan licik pro-Stalinis Pabloisme. Dalam pertentangan langsung dengan KSIK, para Pablois secara sadar mendorong ilusi-ilusi fatal dalam Stalinis-Stalinis PKI, tepat pada saat di mana masalah yang sangat penting saat itu adalah untuk membeberkan peranan kriminal para Stalinis dan berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan rakyat secara mantap dari PKI untuk mendirikan sebuah kepemimpinan Trotskyis revolusioner.

Perjuangan yang berkepanjangan dan yang berkeras Komite Internasional Internasional Keempat (International Committee of the Fourth International) melawan para oportunis Pablois, yang bertahun-tahun tampak sebagai perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil terpencil dalam Internasional Keempat, menjadi masalah hidup mati untuk jutaan buruh dan petani Indonesia.

Pembantu-pembantu kontra-revolusioner

Dalam waktu beberapa minggu dari penulisan kata-kata Santen, buah-buah busuk dari pengkhianatan PKI atas pergerakan di bulan Desember 1957 mulai muncul. Sebuah pemerintah kontra-revolusioner dibentuk di Sumatra Tengah di bulan Februari 1958 oleh pemimpin kudeta Kolonel Achmed Hussein dan dipimpin oleh Dr Syafruddin Prawiranegara. Operasi yang didukung CIA ini, yang dimungkinkan oleh pengebirian pergerakan Desember 1957 oleh PKI, merupakan percobaan untuk kudeta yang akan terjadi tujuh tahun setelah itu.

Mengerti bahwa ini adalah percobaan untuk kontra-revolusi, tanggapan para Pablois adalah untuk menambah pembesaran mereka atas PKI. Editor Quatrieme International menambahkan sebuah catatan yang berklimaks dengan kata-kata ungu berikut:

Karena tujuan utama para `pemberontak` adalah untuk menghancurkan ‘demokrasi’ terpimpin Sukarno, dalam mana PKI termasuk, maka kompromi akan merugikan PKI. Dalam kasus ini, arahan jangka-pendek adalah PKI di bawah tekanan rakyat, akan terpaksa melakukan pemutaran-balik politik besar, seperti yang dilakukan oleh Partai Komunis Cina dalam situasi yang mirip di tahun 1949, dan untuk melewati tahap nasionalis-burjuis dan langsung ke tahap sosialis kekuasaan pekerja. Ini, sesungguhnya, tetapi sekali lagi tanpa pemberitahuan, bergerak menurut dan membuktikan teori revolusi permanen Trotskyis.”

Di situ, PKI, tukang gantung revolusi Indonesia digambarkan sebagai instrumen tak sadar Revolusi Permanen!

Ditambahkan di situ, adalah kebohongan bahwa para Stalinis Cina, guru Aidit dan pemimpin PKI yang lain, telah melakukan “tahap sosialis dari kekuasaan pekerja” di tahun 1949. Kenyataanya tentara-tentara petani para Maois menekan secara brutal pergerakan proletar di tahun 1949, membunuh semua oposisi Trotskyis, dan mendirikan sebuah negara pekerja yang cacat sejak lahir yang berdasarkan atas perspektif Stalinis pengadaan kerjasama dengan kaum burjuis nasional, kaum petit-burjuis urban dan para petani. Ini adalah model yang merupakan dasar bagi kepemimpinan PKI sendiri.

Tidak puas dengan menganjungkan para Stalinis, catatan spesial editor itu kemudian menunjukkan kemungkinan kelas burjuis-nasional merubah diri secara progresif juga. Itu mengusulkan senario lain yang berdasarkan atas pemerintah Sukarno memimpin perjuangan melawan “pemberontak-pemberontak” yang diatur oleh CIA.

Dalam kemungkinan lainnya dimana pemerintah Sukarno memberikan perlawanan dan pertahanan yang lebih kuat terhadap `para pemberontak`, pemisahan yang lebih jauh antara kekuatan-kekuatan burjuis dan kontra-revolusioner semi-feodal akan tampak; menghadapi sebuah pemerintah bayangan nasionalis-burjuis dan rakyat. Konfrontasi antara rakyat dan pemberontakan `pemilik budak` baru ini, `Kornilov putsch` baru ini, akan menimbulkan gejolak baru revolusi, dan pengalaman dari aksi revolusi semacam ini akan meninggalkan kemungkinan kecil untuk sebuah rejim nasionalis-burjuis untuk kembali ke stabilitas.”

Peristiwa-peristiwa Oktober 1965 akan membuktikan bahwa rejim Sukarno tidaklah kurang ramah terhadap tukang-tukang jagal Suharto dibandingkan dengan pemerintahan Kerensky terhadap kudeta Jendral Kornilov di tahun 1917. Sukarno menunjukkan intisari nasionalisme burjuis dengan mengakhiri karir politisnya sebagai presiden bonekanya junta militer Suharto.

Kesimpulan dari catatan editor itu seharusnya ditulis di batu nisan Pabloisme:”Dalam kasus yang mana saja, arahan optimistis kita adalah benar. Revolusi Indonesia sedang maju! Kemenangannya sebagai sebuah revolusi sosialis sedang terjadi.(Tekanan dalam dokumen asli)

Dari tahun 1957 sampai 1965 para Pablois di seluruh dunia melakukan penutupan obyektivis ini atas bahaya-bahaya yang menghadapi revolusi Indonesia.

Pekerjaan dari organisasi bagian Pablois di Indonesia adalah sangat penting untuk seluruh perspektif sedunia Pablois. Itu dibicarakan secara intensif di yang dinamakan Kongres Dunia Kelima dari “Sekretariat Tergabung” di tahun 1957.

“Kongres Dunia Kelima kita, dalam membicarakan kemajuan dan jalur revolusi kolonial sedunia, memberikan perhatian serius terhadap perkembangan-perkembangan di Indonesia. Mengenali situasi Indonesia sebagai pra-revolusi, itu mengharapkan sebuah ledakan revolusioner sebentar lagi.” Kata artikel Santen.

Seluruh “Sekretariat Tergabung” Pablois mempunyai tangan berdarah. Mereka membantu pengkhianatan Stalinis terhadap pekerja-pekerja dan petani-petani Indonesia.

Pos ini dipublikasikan di Sejarah. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s