POTRET PENDIDIKAN DALAM ALIH ILMU DAN TEKNOLOGI

POTRET PENDIDIKAN DALAM ALIH ILMU DAN TEKNOLOGI
Upaya alih ilmu dan teknologi saat ini telah menjadi suatu masalah yang maha penting bagi semua bangsa, yang maju maupun yang sedang berkembang. Upaya alih ilmu dan teknologi diartikan sebagai penggunaan pengetahuan teknologi bersama-sama dengan sumber daya lainnya untuk memadukan (assimilate) dan menyesuaikan (adapt) teknologi yang ada / atau menciptakan teknologi yang baru. Ada tiga alasan pentingnya uoaya alih ilmu dan teknologi yaitu, pertama persaingan internasional semakin bersifat “technology driven” artinya dipacu oleh teknologi. Kedua, siklus perkembangan produk baru dan proses baru menjadi semakin pendek. Ketiga, keunggulan komparatif suatu negara (ekonom) atau suatu perusahaan terus menerus dipengaruhi oleh berbagai perubahan.
Saat ini perlombaan untuk menciptakan,menguasai dan menerapkan teknolog (industri) baru memang telah menempatkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam kedudukan yang tidak menguntungkan karena mereka tidak dapat berada di baris terdepan. Bagi kebanyakan negara berkembang teknologi yang baru tidak dapat dikembangkan sendiri di dalam negeri tetapi harus diperoleh dari luar. Tetapi upaya memperolehnya dari luar banyak mengalami hambatan yang berkaitan dengan masalah hak milik intelektual (property rights) dan atau biaya transfer teknologi yang cukup tinggi. Selain itu,kesulitan yang dihadapi juga bersumber pada keterbatasan sumber finansial dan sumber daya manusia.
Oleh karena itu bagi negara berkembang kebijaksanaan penguasaan teknologi yang paling tepat adalah membangun kemampuan penyerapan (absorptive capacity) melalui upaya transformasi teknologi dalam artii mempelajari, menyesuaikan, dan bila mungkin memperbaiki teknologi asing yang tersedia dengan tujuan memperoleh keunggulan kompetitif. Dengan cara demikian memungkinkan terjadinya alih IPTEK atau pergeseran penguasaan dari teknologi yang bersifat madya (intermediate) pada teknologi tinggi (high-tech) dan akhirnya pada teknologi yang baru (new technologies).
Upaya alih ilmu dan teknologi dan strategi yang mungkin dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat dari dua ukuran, yaitu berkaitan dengan pertama, jumlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialihkan, atau kuantitas dan kedua, kecanggihannya dari ilmu dan teknologi atau kualitas. Kedua hal itu direfleksikan oleh manusia-manusia yang ditugasi untuk mengalihkan ilmu dan teknologi tersebut. Jadi jelas ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga terampil dalam pengalihan ilmu dan teknologi menjadi sangat penting.
Orientasi Pendidikan dalam Alih IPTEK
Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia keterbukaan terhadap arus informasi atau perkembangan ilmu dan teknologi akan memberikan dampak terhadap penerimaan, dan kesiapan masyarakat untuk memaknai posisi dirinya, dalam perkembangan teknologi serta perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Kecenderungan ini tentu harus diantisipasi oleh dunia pendidikan jika inging menempatkan pendidikan sebagai agen pembangunan dan perkembangan yang tidak ketinggalan zaman. Pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bukan sekedar berfungsi sebagai penerima arus informasi akibat perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi harus memberikan bekal kepada mereka agar dapat mengelola, menyesuaikan dan mengembangkan apa yang diterimanya melalui perkembangan teknologi tersebut.
Industrialisasi sebagai wujud dari perubahan teknologi telah mengubah struktur masyarakat dari yang bersifat agraris ke masyarakat industri yang berbudaya serta massal. Karena itu orientasi industri cenderung kepada tuntutan kebutuhan massal atau pasar. Kecenderungan ini perlu diperhitungkan oleh dunia pendidikan. Kajian yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat industri harus menjadi acuan dalam system pendidikan.
Kaitannya dengan uraian di atas, fungsi pendidikan bukan saatnya lagi berorientasi sebagai wahana untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai, namun pendidikan harus sudah berfungsi sebagai wahana mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif, dalam arti mampu menerima, menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.
Kesenjangan Kuantitas
Di Indonesia kesenjangan kuantitas antara tenaga peneliti lulusan pendidikan dengan jumlah penduduknya masih sangat besar. Melalui pengamatan kasar bahwa di Indonesia jumlah peserta belajar dari jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi menunjukkan angka yang menurun. Jumlah kelompok usia murid sekolah dasar dapat tertampung di sekolah-sekolah yang bersangkutan. Tetapi ada hal yang memprihatinkan yaitu bahwa diprediksi hanya 50% meneruskan ke sekolah lanjutan pertama dan kemudian tinggal kurang lebih 27% yang masuk ke sekolah lanjutan atas. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah daya tampung pada sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas, termasuk di dalamnya keterbatasan jumlah guru, bangunan dan penyempurnaan kurikulum. Dari sisi kuantitas kondisi tersebut merupakan salah satu factor berkurangnya jumlah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sebagai sarjana termasuk didalamnya sarjana peneliti.
Kondisi sebagaimana diuraikan di atas, turut menciptakan rendahnya jumlah mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi (PT). Berdasarkan data Dirjen Dikti (MD. Dahlan, 2000) jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia sebanyak 2.200.000 orang, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 19 – 24 tahun (yang seyogyanya belajar di Perguruan Tinggi) sebanyak 22.780.000 orang. Diantara 2.2 juta itu, 1.365.000 berada di PTS. Di PTN sebanyak 500 ribu, di PTA dan PT Dinas, sebanyak 330.000 mahasiswa. Dengan demikian seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang berjumlah 1.519 (52 TN dan 1.459 PTS) baru menampung 1/10 dari seluruh jumlah penduduk usia mahasiswa (19 – 24 tahun).
Sebagai solusinya, jika pendidikan tingkat menengah pertama dan menengah atas ini kita anggap sebagai salah satu penyeban kesenjangan yang menciptakan rendahnya jumlah mahasiswa kuliah di PT, tentunya kita harus meningkatkan wajib belajar sampai pada tingkat lanjutan atas. Sehingga memungkinkan bertambahnya jumlah alumni SMU/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagaimana tuangan dalam rancangan Depdiknas bahwa sampai dengan tahun 2010 diharapkan angka partisipasi kasar pendidikan mencapai 25 % dari jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun.
Namun demikian apabila rencana pemerintah tersebut di atas sungguh-sungguh akan dilaksanakan dan target yang diharapkan akan tercapai, sudah barang tentu semua kelemahan penyelenggaraan pendidikan yang ada selama ini diperbaiki melalui reformasi (deregulasi) sehingga tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain sebagaimana dikemukakan di atas.
Kesenjangan Kualitas
Kualitas hasil pendidikan sangat tergantung pada kesesuaian arah atau tujuan pendidikan dengan program pembangunan yang tentunya akan sangat dipengaruhi oleh materi yang diajarkan dan yang terutama adalah cara memberikan pelajaran. Kedua hal ini yaitu materi pelajaran dan metoda mengajar adalah unsur-unsur yang akan dibawa lulusan, dan akan menjadi dasar pola kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Materi pelajaran tentu akan sangat tergantung pada kurikulum, sedangkan cara mengajar yang akan membentuk pola piker hasil pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh guru dan dosen yang memberikan pendidikan.
Kesenjangan guru yang tentunya meliputi kuantitas dan kualitas akan berkaitan dengan LPTK sebagai penghasil guru. LPTK (UPI/FKIP/STKIP) sebagai lembaga penghasil guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tentu harus mengkaji ulang sosoknya dalam tahap perkembangan ini. Kaji ulang tersebut dilakukan baik yang bersifat inword looking maupun yang bersifat outword looking, dalam mengkaji bagaimanakah keterkaitan struktur program pada LPTK dalam menghasilkan guru untuk kepentingan perkembangan ilmu dan teknologi dan atau dengan kebutuhan pasar (industri). Kecuali itu bagi guru dan dosen yang telah aktif mengajar dianjurkan dan diharapkan agar para guru dan dosen diberi kesempatan untuk mengunjungi penerapan-penerapan ilmu dan teknologi dalam menunjang pembangunan, sehingga mampu berapresiasi atau melakukan penelitian-penelitian dalam meningkatkan kualitas pengajaran yang diberikan kepada para siswa/mahasiswanya.
Kesenjangan materi memang sulit diukur tetapi memang dirasakan bahwa kesenjangan tersebut anda, terutama dalam penerapan ilmu-ilmu teknik dan eksakta. Untuk memperbaiki kesenjangan ini memerlukan suatu pemikiran yang mendalam hubungan antara materi pendidikan dan keperluan pelaksanaan tugas untuk menunjang pembangunan. Untuk ini perlu pengkajian khusus antara pendidikan dan penggunaan hasil pendidikan.
Berkaitan dengan materi, Joetata Hadihardojo (2000) menyarankan agar materi yang bersifat pembentukan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, sikap, perilaku jujur, disiplin, hendaknya sarat diberikan sejak dari SD, SMP, SMU, makin ke atas makin berkuang (bukan ditiadakan) dan sampai dengan perguruan tinggi makin sarat akan muatan IPTEK. Di perguruan tinggi lebih ditekankan selalu IPTEK, bimbingan dalam etika bersosialisasi, berbisnis, berprofesi, serta kemampuan kerja tim, atau dalam bahasa lain sarat dengan muatan interdispilner. Selanjutnya mahasiswa diberikan dorongan untuk menguasai bahasa asing, seperti menguasai bahasa Inggris dengan target TOEFL minimal 450. Bagi mahasiswa diperlukan dorongan dalam kemampuan “report writing”, khususnya dalam bahasa Inggris yang dapat dikaitkan dengan tugas mata kuliah agar meningkatkan kemampuan menulis dan presentasi. Hal ini sejalan dengan PP 60/1999 pasal 7, yang menyatakan bahwa bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.
Masalah lain yang berkaitan dengan kualitas guru atau dosen adalah masalah ksejahteraan dan disiplin kerjanya sebagai tenaga pengajar, yang berkaitan dengan masalah kebebasan akademik serta etika intelektual yang belum juga dapat diselesaikan secara konsisten dan konsekuen, yang justru sangat diperlukan dalam upaya alih imu pengetahuan dan teknologi.
Kesulitan utama pada akhirnya berkaitan dengan keterbatasan penyediaan anggaran biaya rutin, apalagi untuk pembangunan (investasi), lebih-lebih setelah terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan selama ini.
Seluruh kendala atau kesenjangan baik kuantitas maupun kualitas tersebut di aras, seyogyanya dapat dijadikan tantangan bagi pemerintah dan para penyelenggara serta pengelola pendidikan untuk dapat dijawab dan dicarikan jalan keluarnya melalui perumusan strategi dan kebijaksanaan yang tepat, dengan rencana dan program implementasinya yang lebih rasional, serta dengan system manajemen yang lebih berkehematan, efektif dan efesien pula.
Dengan diundangkannya UU No.32 tentang otonomo daerah, maka ada paradigma baru, bahwa pengembangan pendidikan akan dibina oleh pemerintah daerah setempat. Kondisi tersebut akan lebih memungkinkan adanya peningkatan kemajuan dalam bidang pendidikan di daerah masing-masing, mengingat sumber dana pemerintah daerah dapat dipastikan akan menjadi lebih besar, karena sebagian besar pendapatan pemerintah akan diserahkan kepada daerah. Semoga semuanya menjadi kenyataan dan Bukan hanya mimpi. Karena akan banyak ribuan-ribuan mimpi. demi bangsa dan bumi pertiwi.

NN.
Muhammad Fahruddin
Admn

Pos ini dipublikasikan di Artikel, Berita Pendidikan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s